Temukan Aturan Baru dari Menkominfo Meutya, Perkuat Pos,Kurir dan Logistik Tingkatkan Daya Saing Indonesia

Minggu, 18 Mei 2025 oleh journal

Menkominfo Luncurkan Aturan Baru untuk Perkuat Industri Pos, Kurir, dan Logistik!

Kabar baik untuk industri pos, kurir, dan logistik Indonesia! Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) baru saja meluncurkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial (LPK). Aturan ini diharapkan menjadi angin segar yang mampu menyehatkan dan memperkuat ekosistem industri yang vital ini.

Peluncuran aturan penting ini dilakukan langsung oleh Menkominfo Meutya Hafid pada hari Jumat, 16 Mei 2025, di kantor Kemenkominfo, Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo dan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial kita rilis hari ini," ujar Meutya Hafid dengan penuh semangat saat membuka acara peluncuran.

Penyusunan Permen ini sendiri bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum di sektor pos komersial, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan betapa pentingnya industri pos dan kurir sebagai fondasi ekonomi nasional.

"Kenapa industri ini penting? Karena terkait erat dengan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan penguatan kedaulatan digital Indonesia," tegasnya.

Betapa signifikannya industri ini, lanjut Meutya, tercermin dari pertumbuhan yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 9,01 persen pada triwulan I tahun 2025. Selain itu, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 6 juta orang.

"Dalam kerangka penguatan para tenaga kerja yang jumlahnya tidak kurang dari 6 juta di sektor ini, inilah yang menjadi dasar kami untuk melahirkan Permen ini," ungkapnya.

Lantas, apa saja poin-poin penting dalam regulasi baru ini? Meutya Hafid menjelaskan bahwa Permen ini menghadirkan 5 poin utama untuk memperkuat ekosistem logistik secara menyeluruh. Salah satunya adalah memperluas jangkauan layanan dengan target mencapai 50 persen provinsi di Indonesia.

"Poin pertama adalah memperluas jangkauan layanan secara kolaboratif dalam 1,5 tahun ke depan. Kami targetkan kolaborasi antarpelaku industri bisa menjangkau 50 persen provinsi di Indonesia," sebutnya.

Permen ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Aturan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi industri maupun konsumen. Konsumen jadi lebih mudah memilih layanan yang aman, nyaman, dan terpercaya.

Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk membangun ekosistem industri pos dan kurir yang lebih kuat dan efisien, serta mendorong adopsi teknologi yang ramah lingkungan atau green logistics.

"Ekosistem yang sehat bukan diukur dari siapa yang paling besar. Kita tahu di industri ini juga berlomba-lomba siapa paling besar, tapi yang paling penting adalah seberapa banyak yang bisa bertumbuh bersama," kata Meutya.

Terkait tarif layanan pos komersial, aturan baru ini menjelaskan bahwa tarif akan ditetapkan oleh penyelenggara pos, namun berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Formula perhitungan biaya produksi atau operasional ditambah margin pada platform layanan tertuang dalam pasal 41.

"Jadi, teman-teman, peraturan menteri ini ingin menegaskan kembali bahwa harga layanan, tarif layanan paket itu diatur berdasarkan konsep harga pokok plus margin," jelas Direktur Pos dan Penyiaran Ditjen Ekosistem Digital Kominfo, Gunawan Hutagalung.

Biaya operasional sendiri meliputi biaya tenaga kerja, transportasi, aplikasi, teknologi, biaya kerjasama penyedia sarana dan prasarana, serta akibat kerjasama dengan pelaku usaha perseorangan.

Meskipun pemerintah tidak menetapkan tarif atas dan bawah secara langsung, namun tidak tertutup kemungkinan tarif bisa ditentukan oleh pemerintah berdasarkan laporan dari pelaku usaha terkait tarif. Menteri kemudian akan melakukan evaluasi terkait tarif tersebut.

Evaluasi tarif akan dilakukan berdasarkan lima hal, yaitu ulasan pasar, kajian biaya, penilaian dampak terhadap masyarakat, kinerja keuangan perusahaan, dan keberlangsungan layanan pos. Penetapan tarif batas atas atau bawah oleh pemerintah ini bersifat sementara, yaitu berlaku paling lama 6 bulan.

Terakhir, Permen ini juga mengatur terkait diskon ongkos kirim (ongkir). Potongan harga diperbolehkan, namun dengan ketentuan tertentu. Potongan harga bisa diterapkan sepanjang tahun asalkan tarifnya di atas atau sama dengan biaya pokok layanan. Jika potongan harga di bawah biaya pokok, hanya bisa dilakukan selama tiga hari dalam satu bulan, kecuali penyelenggara meminta Kominfo melakukan evaluasi terkait periode potongan harga.