Temukan Sinyal Kuat, Jokowi Lirik Kursi Ketua Umum PSI arah partai berubah

Minggu, 18 Mei 2025 oleh journal

Jokowi Melirik Kursi Ketua Umum PSI? Ini Kata Pengamat

Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba santer dikaitkan dengan posisi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Setelah ditanya mengenai hal ini, Jokowi tak menampik, bahkan mengaku sedang mempertimbangkan peluangnya jika benar-benar mencalonkan diri.

Seperti yang kita tahu, PSI akan menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru pada Juli 2025 mendatang. Apakah Jokowi akan ikut meramaikan bursa pemilihan?

"Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau saya mendaftar nanti saya kalah," ujar Jokowi pada Rabu (14/5/2025), menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan dirinya menjadi ketua umum PSI.

Jokowi menambahkan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendaftar sebagai calon ketua umum. Ia juga mengingatkan bahwa waktu pemilihan masih cukup panjang. "Belum (mendaftar), kan masih panjang. Sampai Juli. Seingat saya, seingat saya masih Juni atau Juli," katanya.

Menariknya, ketika disinggung mengenai kemungkinan bersaing dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Jokowi justru tampak percaya diri. Ia bahkan berkelakar bahwa jika dirinya mendaftar, kandidat lain mungkin akan mengurungkan niat.

"Ya enggak tahu (bersaing dengan Kaesang jadi Ketum PSI). Kalau saya mendaftar mungkin yang lain enggak mendaftar, mungkin," tuturnya sambil tersenyum.

Namun, Jokowi mengakui bahwa ia belum tahu pasti peluangnya jika benar-benar maju sebagai ketua umum PSI. Pasalnya, pemilihan nanti akan menggunakan sistem one man one vote melalui e-voting, yang melibatkan seluruh anggota partai. "Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu. Katanya mau memakai evoting, one man one vote, seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ," jelasnya.

Jokowi juga memuji PSI atas penggunaan sistem pemilihan e-voting yang melibatkan seluruh anggota partai. "Ya bagus, saya kira ini memang apa era digital ini kalau misalnya apa pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada apa kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus," pungkasnya.

Pakar Politik Undip Angkat Bicara

Menanggapi potensi langkah Jokowi ini, Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, menilai ada risiko politik yang perlu dipertimbangkan jika Jokowi benar-benar menjabat sebagai Ketum PSI.

"Hubungan historis antara PSI dengan Pak Jokowi kan faktanya ada. PSI ini konon kan memang sejak awal dibuat untuk menopang kekuasaan Pak Jokowi," tutur NHS, sapaan akrabnya, saat dihubungi detikJateng, Jumat (16/5/2025).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu menjelaskan bahwa pendiri PSI, termasuk Jeffrie Geovanie, pernah secara terbuka menyatakan bahwa partai tersebut lahir untuk mendukung Jokowi, terutama saat menghadapi oposisi yang kuat di periode pertama pemerintahannya. "Kendati pun awalnya, partai itu hanya untuk menembak kepemimpinan Anies di Gubernur DKI Jakarta, tapi sekarang sudah lebih luas dan hampir masuk Senayan," ujarnya.

Kedekatan personal juga menjadi faktor penting, menurut NHS. Kehadiran Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI saat ini, disebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa Jokowi berpotensi mencalonkan diri sebagai ketua umum partai berlambang mawar putih tersebut. Jokowi pun beberapa kali terlihat hadir dalam acara internal partai, bahkan menyebut PSI sebagai partai yang 'paling dekat secara ideologis'.

"Visi dan misinya (PSI) sesuai dengan apa yang dipegang, dimiliki oleh Pak Jokowi. PSI juga kan mungkin karena anaknya ada di situ sehingga pilihannya ke situ," tuturnya.

Namun, NHS juga mengingatkan bahwa langkah yang diambil Jokowi tetap memiliki risiko politik, baik bagi PSI maupun bagi Jokowi sendiri. Ketergantungan PSI pada figur Jokowi bisa menjadi pedang bermata dua yang dapat memengaruhi Pemilu 2029 dan nasib PSI di masa depan. Terlebih, saat ini Jokowi tengah menghadapi berbagai isu, termasuk isu ijazah palsu yang terus mencuat.

"Tampaknya akan sulit, karena captive market pengagum Pak Jokowi kan stuck, jauh lebih berkurang. Jadi partai ini harus bekerja keras untuk tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai Jokowi," tegasnya.

NHS juga berpendapat bahwa kekuatan politik Jokowi saat ini tidak sebesar sebelumnya. Ia melihat adanya tiga arus resistensi terhadap Jokowi: kelompok oposisi aktif, simpatisan kekuasaan yang merasa tidak nyaman dengan potensi 'matahari kembar', dan warga yang menginginkan presiden yang lebih 'diam' setelah lengser.

"Ketiga arus yang netral itu nggak suka dengan cara Jokowi berakrobat secara politik. Misal orang datang ke dia di Solo, dalam faktanya itu janggal dalam tradisi politik Indonesia, seorang mantan presiden berakrobat semacam itu," kata NHS.

"Tiga arus ini nggak suka kalau Jokowi tidak seperti mantan presiden-wakil presiden sebelumnya, yang duduk, tenang, manis," lanjutnya.

Menurut NHS, sah-sah saja jika Jokowi memilih untuk tetap aktif secara politik, karena itu adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, ia menyarankan agar Jokowi lebih fokus menjadi negarawan yang peduli terhadap isu-isu seperti pendidikan, kesenian, dan lainnya.

"Kalau mau aktif di parpol nggak salah. Tetapi akan jauh lebih strategis misal mengembangkan kebudayaan, pendidikan, memberi cara di yayasan yang dia kelola supaya anak miskin punya kesempatan menerima beasiswa. Itu pilihan yang jauh lebih baik," pungkasnya.