Temukan Usulan Kontroversial Adian Napitupulu, Biaya Aplikasi Transportasi Online Dihapus? Dampaknya Luas!

Kamis, 22 Mei 2025 oleh journal

Adian Napitupulu Mengusulkan Penghapusan Biaya Tambahan di Aplikasi Transportasi Online

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya mengenai biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen dan pengemudi transportasi online. Dalam sebuah rapat yang cukup hangat, Adian mengusulkan agar biaya layanan dan biaya aplikasi yang seringkali tak terduga itu dihapuskan.

Usulan ini dilontarkan Adian dalam rapat Komisi V DPR yang menghadirkan para pengemudi transportasi online di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 21 Mei 2025. Adian menjelaskan bahwa selain potongan biaya yang sudah lebih dari 10%, masih ada lagi potongan-potongan lain yang dirasakan memberatkan.

"Begini, misalnya mereka dapat order Rp 30 ribu, lalu dipotong 30%, 40%, bahkan sampai 50% untuk aplikator. Dari nilai order itu, masih ada lagi potongan lain. Tapi bukan dari mereka (driver), melainkan dari konsumen. Itulah yang kita kenal sebagai biaya layanan dan biaya aplikasi," ujar Adian, menjelaskan secara rinci.

Adian menekankan bahwa biaya layanan dan biaya aplikasi ini bisa mencapai lebih dari Rp 10 ribu. Lebih lanjut, ia mempertanyakan dasar hukum dari biaya-biaya tersebut.

"Jadi, dari konsumen diambil sekian, dari pengemudi juga diambil sekian. Coba bayangkan, kalau aplikator dapat Rp 10 ribu per orderan, lalu dari konsumen juga dapat Rp 10 ribu, kita kalikan dengan jumlah pengemudi dan merchant mereka yang mencapai 4,2 juta. Itu artinya mereka bisa mendapatkan paling tidak Rp 92 miliar per hari," jelasnya, memberikan gambaran yang cukup mencengangkan.

Adian mengaku kebingungan dengan sistem pemotongan biaya yang berlaku. Menurutnya, masalah transportasi online tidak hanya sebatas potongan biaya lebih dari 10%, tetapi juga menyangkut biaya layanan dan biaya aplikasi yang tak jelas dasar hukumnya.

"Ini bukan hanya persoalan potongan 10%, tapi juga ada biaya aplikasi. Logikanya, ketika pengemudi dipesankan aplikasi, kan sudah dibayar. Artinya, aplikasi ini dibayar oleh dua pihak: konsumen dan pengemudi," tegasnya.

"Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan? Agar ketika kita mendorong regulasi, kita bisa punya prediksi yang jelas, 'Oh, kira-kira begini'," sambungnya, berharap ada regulasi yang lebih baik di masa depan.

Adian kemudian mencontohkan negara India, di mana tidak ada lagi potongan komisi. Di sana, sistem yang diterapkan adalah pengemudi berlangganan aplikasi.

"Nah, potongan langganan ini berlaku tetap. Itu yang nanti menjadi masa depan driver online, hubungannya dengan aplikasi menjadi lebih logis," ujarnya, memberikan alternatif solusi.

"Ini semua ada nih, biaya layanan dan biaya aplikasi, ini langsung ke aplikator, bisa Rp 12 ribu, Rp 10 ribu, dan yang lebih menyakitkan, biaya ini tak punya dasar hukum sama sekali," lanjutnya dengan nada prihatin.

Adian pun mengusulkan agar biaya layanan dan biaya aplikasi ini dihapuskan. Menurutnya, praktik yang diterapkan di negara lain tidak bisa serta merta menjadi dasar hukum di Indonesia.

"Ini terjadi bertahun-tahun, ini aneh. Menurut saya, kita seperti hidup bernegara tanpa negara. Jadi poin berikutnya saya minta ini dicabut, tidak boleh ada, tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi," tutupnya dengan tegas.