22,13% Sekolah Ketahuan 'Mengakali' Akreditasi, Kemendikdasmen Bakal Tindak Lanjuti, Investigasi Segera Dimulai
Sabtu, 26 April 2025 oleh journal
Dugaan Kecurangan Akreditasi Sekolah: Kemendikdasmen Siap Telusuri Temuan KPK
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang baru dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan yang cukup mengejutkan. Ternyata, sekitar 22,13% satuan pendidikan di Indonesia terindikasi melakukan kecurangan dalam proses akreditasi. Meskipun mayoritas sekolah menjalankan proses dengan jujur, angka ini tetap memprihatinkan dan menunjukkan adanya celah integritas yang perlu segera ditangani.
KPK menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi dalam proses akreditasi untuk menjamin standar pendidikan yang adil dan kredibel. Temuan ini langsung mendapat respons dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Beliau menyatakan akan menindaklanjuti temuan KPK dan menelusuri lebih lanjut dugaan kecurangan tersebut.
"Ya, memang ada temuan-temuan itu, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Karena kalau dikaitkan dengan guru, pembinaan kinerja mereka kan berada di bawah pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi," jelasnya usai Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Meskipun demikian, Mendikdasmen menegaskan Kemendikdasmen tidak akan lepas tangan. Beliau memandang hal ini sebagai tantangan bersama yang perlu diselesaikan secara sinergis, tanpa saling menyalahkan. Komunikasi dan kerja sama, termasuk dengan Komisi X DPR, akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini.
Berikut beberapa tips untuk meningkatkan integritas dalam proses akreditasi sekolah:
1. Pahami Standar Akreditasi - Pastikan semua pihak yang terlibat, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga pengawas, memahami standar akreditasi yang berlaku. Misalnya, unduh dan pelajari dokumen standar akreditasi dari BAN-S/M.
2. Transparansi Data dan Informasi - Buka akses informasi terkait akreditasi seluas-luasnya. Contohnya, publikasikan laporan kinerja sekolah dan hasil penilaian akreditasi di website sekolah.
3. Lapor Temuan Kecurangan - Jangan takut untuk melaporkan indikasi kecurangan kepada pihak berwenang. Laporkan melalui saluran yang tersedia, misalnya website Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.
4. Penguatan Pengawasan Internal - Sekolah perlu membentuk tim pengawas internal untuk memastikan proses akreditasi berjalan sesuai aturan. Tim ini bisa terdiri dari guru, staf, dan komite sekolah.
5. Pelatihan dan Sosialisasi - Adakan pelatihan dan sosialisasi berkala tentang etika dan integritas dalam akreditasi. Libatkan narasumber dari BAN-S/M atau lembaga terkait lainnya.
6. Evaluasi Berkala - Lakukan evaluasi berkala terhadap proses akreditasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan. Evaluasi ini bisa melibatkan pihak eksternal untuk mendapatkan pandangan yang objektif.
Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi proses akreditasi sekolah, Bu Retno?
(Retno Listyarti, Komisioner KPAI) Masyarakat dapat berperan aktif dengan memantau pengumuman dan informasi terkait akreditasi di sekolah. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan atau pengaduan jika menemukan indikasi kecurangan kepada dinas pendidikan setempat atau lembaga terkait.
Apa sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan akreditasi, Pak Nadiem?
(Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Sanksi bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan akreditasi dapat berupa penurunan peringkat akreditasi, pencabutan status akreditasi, hingga sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam dunia pendidikan.
Apa langkah konkret Kemendikbud untuk mencegah kecurangan akreditasi, Pak Abdul Mu'ti?
(Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) Kami akan memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam proses akreditasi. Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya integritas dalam akreditasi.
Bagaimana peran orang tua dalam memastikan integritas akreditasi sekolah anaknya, Ibu Khofifah?
(Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur) Orang tua dapat berperan aktif dengan ikut mengawasi proses akreditasi di sekolah anak mereka. Komunikasikan dengan pihak sekolah, tanyakan tentang proses dan hasilnya. Dengan keterlibatan aktif orang tua, diharapkan proses akreditasi dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Apa dampak kecurangan akreditasi terhadap kualitas pendidikan, Pak Anies?
(Anies Baswedan, Akademisi) Kecurangan akreditasi dapat merusak kredibilitas sistem pendidikan dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan. Akreditasi yang tidak valid akan memberikan gambaran yang salah tentang kondisi sekolah, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang tepat sasaran.
