Karut,marut MBG Halaman All, Masalah, Solusi, dan Dampaknya

Minggu, 27 April 2025 oleh journal

Mengupas Polemik Program Makan Gratis (MBG): Antara Harapan dan Kenyataan

Program Makan Gratis (MBG), sebuah gagasan mulia untuk memastikan gizi anak bangsa, justru dibayangi keraguan publik. Di balik anggaran jumbo Rp 71 triliun dan target 83 juta penerima manfaat, tersimpan ketidakjelasan dan potensi masalah yang mengkhawatirkan.

Transparansi yang Dipertanyakan

Alokasi dana fantastis tersebut memicu pertanyaan kritis tentang transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana pengelolaan dana yang efektif? Siapa yang mengawasi? Indikator keberhasilan seperti apa yang digunakan? Para ekonom telah memperingatkan potensi MBG menjadi "ladang basah" korupsi jika tidak dikelola dengan ketat. Distribusi dana besar-besaran ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru menambah celah penyelewengan. Bayang-bayang program makan gratis di masa lalu yang diwarnai proyek fiktif dan makanan basi seolah terulang kembali.

Manuver Politik atau Kebijakan Matang?

MBG dicurigai lebih sebagai manuver politik pencitraan daripada kebijakan publik yang matang. Di tengah sorotan pasca-Pemilu, program ini terkesan sebagai upaya membangun citra peduli. Namun, simbolisme belaka tidaklah cukup. Publik merindukan solusi nyata, bukan sekadar kosmetik politik. Program sebesar ini idealnya diawali dengan uji coba, data akurat, dan evaluasi menyeluruh. Kenyataannya, pemerintah justru terburu-buru mengalokasikan anggaran jumbo sebelum sistem siap. Keluhan sejumlah kepala daerah yang belum memahami mekanisme distribusi, menunjukkan betapa birokrasi dibutakan euforia politik pusat.

Potensi Ketimpangan Baru

Pemanfaatan bahan pangan lokal dalam MBG seharusnya memberdayakan petani dan UMKM. Namun, muncul kekhawatiran akan dominasi penyedia besar yang dekat dengan kekuasaan. Jika rantai distribusi dikuasai segelintir pihak, program ini justru menciptakan ketimpangan baru. Standarisasi gizi juga menjadi persoalan. Bagaimana menjamin makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan nutrisi beragam penerima manfaat, mulai dari balita hingga siswa SMA? Tanpa pedoman ketat dan pengawasan medis, gizi hanya akan menjadi jargon kosong.

Keraguan Publik dan Tuntutan Akuntabilitas

Survei menunjukkan mayoritas publik skeptis terhadap MBG. Kekhawatiran akan ketidaktepatan sasaran, pemborosan anggaran, dan korupsi menjadi alasan utama. Publik mendambakan program solutif, bukan program yang menambah beban fiskal dan rawan penyimpangan. Ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab mengawasi MBG secara nasional semakin memperkuat keraguan. Peran KPK, BPKP, dan akses publik terhadap laporan kinerja MBG menjadi krusial. Tanpa akuntabilitas yang kuat, MBG berpotensi mengulang kegagalan program bantuan sosial sebelumnya.

MBG bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga soal martabat. Stigma negatif yang seringkali menyertai penerima bantuan makanan gratis harus diantisipasi. Evaluasi menyeluruh, keterbukaan data, pengawas independen, dan partisipasi publik dalam pengawasan menjadi kunci keberhasilan MBG.