Aroma Politik di Balik Batalnya Mutasi TNI, Buntut Matahari Kembar? Mengungkap Fakta Sebenarnya
Minggu, 4 Mei 2025 oleh journal
Aroma Politik Batalnya Mutasi TNI: Bayang-Bayang Matahari Kembar?
Publik kembali menyoroti proses mutasi di tubuh TNI setelah pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi, khususnya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wapres Try Sutrisno. Mutasi yang dibatalkan tersebut sedianya akan memindahkan Kunto dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus KSAD.
Pembatalan ini memicu spekulasi politik, terutama karena dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto yang diduga berperan besar. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan surat keputusan mutasi ratusan perwira tinggi. Namun, sehari kemudian, keputusan tersebut direvisi dan tujuh nama, termasuk Kunto, dihapus dari daftar mutasi. Situasi ini menguatkan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di internal TNI.
Isu "matahari kembar" yang sempat muncul saat transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo kembali mencuat. Banyak pihak menduga pembatalan mutasi ini sebagai bukti intervensi politik dalam militer, dan Prabowo dianggap sedang menunjukkan otoritasnya sebagai Presiden.
Klarifikasi TNI
Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, membantah adanya tekanan politik. Ia menegaskan ralat mutasi murni didasarkan pada profesionalitas dan kebutuhan organisasi, tanpa kaitan dengan isu politik, termasuk keterlibatan Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kristomei menjelaskan keputusan mutasi telah melalui mekanisme resmi Wanjakti.
Prabowo: Presiden Sesungguhnya?
Meskipun TNI membantah pengaruh politik, sejumlah pengamat melihat pembatalan mutasi ini sebagai sinyal kuat dari Prabowo. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai Prabowo ingin menunjukkan dirinya adalah presiden yang sebenarnya dengan membatalkan mutasi Kunto. Jamiluddin menduga Prabowo ingin Kunto tetap di Pangkogabwilhan I. Ia juga menyoroti aroma politis mutasi Kunto yang terjadi tak lama setelah deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Gibran, mengingat ayah Kunto, Try Sutrisno, adalah salah satu tokohnya. Calon pengganti Kunto, Laksamana Muda Hersan, adalah mantan ajudan Jokowi, ayah Gibran. Kedekatan waktu antara peristiwa politik dan mutasi Kunto memperkuat dugaan adanya muatan politis.
Kritik dari DPR
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai pembatalan mutasi menunjukkan TNI mudah terpengaruh politik. Ia menyayangkan proses mutasi perwira tinggi TNI dipengaruhi faktor non-organisasi. Hasanuddin menekankan mutasi harus berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik atau permintaan pribadi. Ia juga mengkritik Panglima TNI yang dianggap tidak tegas dan konsisten, serta meminta evaluasi kepemimpinan Panglima.
Berikut beberapa tips untuk memahami dinamika mutasi di tubuh TNI:
1. Cari Informasi dari Sumber Terpercaya - Jangan mudah termakan berita hoaks atau spekulasi. Utamakan informasi dari sumber resmi seperti situs TNI, pernyataan pejabat terkait, atau media arus utama yang kredibel. Contohnya, merujuk pada situs resmi TNI untuk informasi valid terkait mutasi.
2. Pahami Mekanisme Mutasi TNI - Pelajari proses dan aturan mutasi di TNI agar dapat menilai situasi secara objektif. Misalnya, pahami peran Wanjakti dalam proses pengambilan keputusan.
3. Hindari Menyebarkan Spekulasi - Berhati-hati dalam membagikan informasi yang belum terkonfirmasi. Spekulasi yang tidak berdasar dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan kesalahpahaman.
4. Berpikir Kritis - Analisis informasi yang diterima dengan kritis. Pertimbangkan berbagai sudut pandang dan jangan terburu-buru mengambil kesimpulan.
5. Jaga Netralitas - Hindari memihak atau terprovokasi oleh isu-isu yang beredar. Sikap netral penting untuk menjaga kondusivitas.
6. Dukung Profesionalisme TNI - Dukung TNI untuk tetap profesional dan netral dalam menjalankan tugasnya. Hindari tindakan yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas TNI.
Bagaimana mekanisme mutasi di tubuh TNI, Bu Connie Rahakundini?
Mutasi di TNI diatur melalui mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti kompetensi, kebutuhan organisasi, dan jenjang karier. Proses ini bertujuan untuk menempatkan individu yang tepat pada posisi yang tepat guna menjamin efektivitas dan profesionalisme TNI.
Apa dampak isu "matahari kembar" terhadap TNI, Pak Effendi Simbolon?
Isu "matahari kembar" dapat menimbulkan persepsi adanya dualisme kepemimpinan dan berpotensi mengganggu soliditas serta netralitas TNI. Penting bagi semua pihak untuk menghormati hirarki dan rantai komando yang ada demi menjaga keutuhan dan profesionalisme TNI.
Bagaimana seharusnya TNI menyikapi tekanan politik, Pak TB Hasanuddin?
TNI harus tetap teguh pada prinsip netralitas dan profesionalisme, serta menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku. Keputusan di tubuh TNI, termasuk mutasi, seharusnya didasarkan pada kebutuhan organisasi dan pertimbangan profesional, bukan tekanan politik dari pihak manapun.
Apa pentingnya netralitas TNI dalam demokrasi, Bu Yenny Wahid?
Netralitas TNI merupakan pilar penting dalam demokrasi. TNI sebagai alat pertahanan negara harus bebas dari intervensi politik agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan menjamin stabilitas nasional. Netralitas TNI menjaga agar militer tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis sehingga demokrasi dapat berjalan dengan sehat.
Bagaimana publik dapat berperan dalam menjaga netralitas TNI, Pak Jimly Asshiddiqie?
Publik dapat berperan aktif dengan mengawasi dan mengkritisi tindakan TNI yang berpotensi melanggar netralitas. Selain itu, penting bagi publik untuk mendukung upaya-upaya penguatan profesionalisme dan integritas TNI melalui partisipasi dalam diskusi publik dan advokasi kebijakan yang mendukung netralitas TNI.
