Inilah Try Sutrisno Hadiri Halal Bihalal Purnawirawan TNI di Tengah Ramainya Tuntutan Wapres Gibran Dicopot, Apa yang Terjadi sebenarnya?
Rabu, 7 Mei 2025 oleh journal
Try Sutrisno Hadiri Halal Bihalal Purnawirawan TNI di Tengah Ramainya Tuntutan Terkait Gibran
JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa sore (6/5/2025) tampak ramai dengan kehadiran para purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) yang menggelar acara halal bihalal. Acara ini menjadi sorotan karena berlangsung di tengah riuhnya perbincangan publik mengenai tuntutan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mantan Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, menjadi salah satu tokoh penting yang hadir. Beliau tampak gagah mengenakan seragam purnawirawan berwarna krem lengkap dengan atribut bintang empat dan topi kebanggaannya. Kehadiran Try Sutrisno menarik perhatian, apalagi beliau terlihat duduk bersebelahan dengan Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X, dan sempat terlihat saling berbisik.
Selain Try Sutrisno, sejumlah tokoh nasional juga turut memeriahkan acara halal bihalal ini. Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Penasihat Khusus Presiden Wiranto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dan politikus PDI-P TB Hasanuddin. Jajaran petinggi TNI dan Polri juga tampak hadir, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Mendagri Tito Karnavian.
Kabarnya, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan untuk hadir pada acara tersebut. Kehadiran para tokoh penting ini semakin menegaskan signifikansi acara halal bihalal Purnawirawan TNI AD ini.
Namun, di balik suasana keakraban dan silaturahmi, terselip isu yang cukup hangat diperbincangkan. Forum Purnawirawan TNI-Polri sebelumnya telah melayangkan usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, forum ini juga mendesak adanya reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Tuntutan ini, yang juga menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat.
Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran ini terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga turut menandatangani usulan tersebut.
Menanggapi tuntutan yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, memberikan penjelasan mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto. Wiranto menjelaskan bahwa Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan, namun presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. "Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujar Wiranto dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Hai, Sobat! Isu-isu politik memang selalu menarik untuk diikuti. Nah, biar kita nggak cuma jadi penonton, yuk simak beberapa tips untuk memahami dinamika politik, khususnya terkait peran purnawirawan TNI/Polri:
1. Kenali Tokoh-Tokoh Penting - Dalam setiap isu politik, selalu ada tokoh-tokoh kunci yang berpengaruh. Coba cari tahu latar belakang, rekam jejak, dan pandangan mereka terhadap isu yang sedang berkembang. Misalnya, dalam artikel ini, kita bisa melihat peran Try Sutrisno dan Wiranto. Dengan memahami siapa mereka, kita bisa lebih mengerti arah pembicaraan.
Contohnya, coba cari tahu lebih dalam tentang Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi. Apa saja kontribusinya selama aktif di militer? Bagaimana pandangannya tentang isu-isu terkini?
2. Pahami Sistem Ketatanegaraan - Penting banget untuk tahu bagaimana sistem pemerintahan kita bekerja, termasuk pembagian kewenangan antar lembaga negara (trias politika). Ini akan membantu kita memahami mengapa Presiden Prabowo perlu mempelajari usulan purnawirawan secara seksama sebelum mengambil tindakan.
Ingat, presiden tidak bisa langsung serta merta mengabulkan semua permintaan. Ada proses dan aturan yang harus diikuti.
3. Ikuti Berita dari Sumber Terpercaya - Di era digital ini, informasi mudah sekali menyebar, tapi tidak semuanya benar. Pastikan kita mendapatkan berita dari media yang kredibel dan terpercaya. Hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya (hoax!).
Contohnya, Kompas.com dalam artikel ini adalah salah satu sumber berita yang bisa dipercaya.
4. Analisis Usulan dan Tuntutan dengan Kritis - Jangan langsung menelan mentah-mentah setiap usulan atau tuntutan yang muncul. Coba analisis, apa latar belakangnya? Apa dampaknya bagi masyarakat? Siapa yang diuntungkan atau dirugikan?
Misalnya, dalam kasus tuntutan pencopotan Gibran, coba pikirkan, apa alasan di balik tuntutan tersebut? Apakah ada bukti yang kuat? Apa konsekuensinya jika tuntutan ini dikabulkan?
5. Hormati Perbedaan Pendapat - Dalam dunia politik, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting, kita tetap saling menghormati dan menghindari perpecahan. Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita bermusuhan.
Ingat, kita semua punya hak untuk berpendapat, tapi kita juga punya kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain.
Kenapa ya, Bapak Bambang tiba-tiba ada tuntutan pencopotan Wapres Gibran?
Menurut Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, tuntutan ini didasari oleh berbagai pertimbangan, termasuk dugaan pelanggaran etika dan moral dalam proses pemilu sebelumnya. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah aspirasi dari sebagian kelompok masyarakat, dan perlu dianalisis lebih lanjut.
Ibu Susi penasaran, kalau MPR mengabulkan tuntutan itu, apa yang akan terjadi?
Menurut pengamat politik, Dr. Indria Samego, jika MPR mengabulkan tuntutan pencopotan Wapres, maka akan ada proses pengisian kekosongan jabatan Wapres sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Hal ini bisa memicu dinamika politik yang baru.
Mas Joko bingung, kok bisa ya Purnawirawan TNI/Polri ikut campur urusan politik?
Penasihat Khusus Presiden, Wiranto, menjelaskan bahwa purnawirawan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi sebagai warga negara. Namun, beliau juga menekankan pentingnya menghormati batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan.
Mbak Ani bertanya, apakah reshuffle kabinet itu mungkin terjadi?
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Prof. Arbi Sanit, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Kemungkinan terjadinya reshuffle tergantung pada berbagai faktor, termasuk kinerja menteri dan dinamika politik yang berkembang.
Pak Budi ingin tahu, apa tanggapan Presiden Prabowo terhadap tuntutan ini?
Seperti yang disampaikan oleh Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari usulan tersebut secara seksama dan mempertimbangkan dampaknya bagi negara.
