Ketahui Aturan Baru COD! Pemerintah Akhirnya Tertibkan Sistem Bayar di Tempat agar kurir tidak bingung lagi.

Sabtu, 17 Mei 2025 oleh journal

Akhirnya Jelas! Aturan COD Diperketat Pemerintah, Kurir Tak Bingung Lagi

Pernah merasa kasihan melihat kurir yang kebingungan saat mengantarkan paket COD (Cash on Delivery)? Kabar baiknya, pemerintah kini turun tangan! Metode pembayaran yang populer di kalangan pembeli online ini akhirnya memiliki payung hukum yang lebih jelas.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, pemerintah secara resmi mengatur sistem COD. Aturan ini tertuang dalam pasal 24, yang membahas secara detail tentang fasilitas pembayaran di tempat tujuan.

Pasal 24 ayat (2) menjabarkan bahwa penyelenggara layanan pos memiliki kewenangan untuk menyediakan fasilitas pembayaran di tempat atau fasilitas lainnya yang disepakati dengan pedagang dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), atau yang lebih kita kenal sebagai e-commerce.

Jadi, apa sebenarnya implikasi aturan ini? Singkatnya, COD, yang awalnya populer di media sosial dan kini menjadi opsi wajib di berbagai e-commerce, kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Pembeli tetap bisa membayar barang setelah sampai di tangan, tanpa perlu transfer di awal.

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa aturan baru ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian ekonomi melalui jalur distribusi nasional. Ada lima poin utama yang menjadi fokus dalam aturan tersebut:

• Memperluas jangkauan layanan pos hingga 50% provinsi di Indonesia dalam 1,5 tahun ke depan.
• Meningkatkan kualitas layanan pos secara keseluruhan.
• Memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.
• Memperkuat dan mengefisienkan ekosistem layanan pos.
• Menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan.

"Untuk masa depan yang lebih baik, kita yakini bahwa industri ini juga harus beralih ke green logistic," tegas Meutya.