Ketahui Janji Prabowo Hapus Outsourcing, Reaksi Pengusaha Ungkap Fakta Sebenarnya tentang ketenagakerjaan Indonesia

Rabu, 7 Mei 2025 oleh journal

Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Reaksi Pengusaha?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana penghapusan sistem kerja outsourcing yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto menuai reaksi dari kalangan pengusaha. Para pelaku bisnis alih daya kompak meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, mengingat potensi dampaknya yang signifikan terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.

Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia, mengungkapkan bahwa isu ini memang selalu menjadi perhatian setiap tahunnya, terutama menjelang Hari Buruh. "Iya, setiap tahun pasti jadi topik di 1 Mei. Kalau kami harapannya bisa dikaji dengan baik dampak penghapusan," ujarnya kepada CNBC Indonesia pada Rabu (7/5/2025).

Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih besar jika sistem outsourcing dihapuskan. Mira Sonia menekankan bahwa hal ini sudah menjadi masalah yang cukup serius dalam beberapa waktu terakhir. "Saya concern dengan pegawai outsourcing-nya. Jika perusahaan outsourcing tutup, saya tidak yakin akan mudah diserap oleh perusahaan pemberi kerja. Karena ada kompetensi dan keahlian di sana," jelasnya.

Oleh karena itu, Mira Sonia berharap pemerintah dapat melakukan kajian ulang yang lebih mendalam dan komprehensif sebelum mengambil keputusan final. "Tambah banyak yang di-PHK, kasihan ini pekerjanya," imbuhnya.

Senada dengan Mira Sonia, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, juga meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana penghapusan outsourcing. "Kita minta dikaji ya, karena Presiden ngomong apa, Presiden bijak banget denger suara buruh mengenai penghapusan outsourcing, tapi tolong dicermati kalimat secara lengkap. Tapi kita harus realistis memikirkan investasi. Kan presiden udah ngomong, artinya harus ada pengkajian pihak ketiga, apa sih persoalan outsourcing?" kata Bob.

Alih-alih menghapus, Bob Azam berpendapat bahwa Indonesia justru dapat memperkuat sektor outsourcing agar lebih kompetitif dan unggul seperti di negara lain. Ia mencontohkan India yang dikenal dengan outsourcing teknologi dan Filipina dengan outsourcing teleservices. "Kita ada perusahaan outsourcing world class seperti USS cleaning service, tapi world class. Memang Perusahaan outsourcing kita nggak bisa naik kelas?" tanyanya.

Penghapusan sistem outsourcing dikhawatirkan akan memperburuk masalah penyerapan tenaga kerja di Indonesia, mengingat sistem ini telah menyerap banyak pekerja. "Kita harus lihat outsourcing, penyerahan pekerjaan ke pihak ketiga biasanya diserahkan dari perusahaan besar ke menengah kecil. Sekarang kalau dihapus, emang mau dihapus yang menengah kecil? Memang praktiknya perlu ada yang diperbaiki, jadi jangan lumbung yang dibakar itu ya, tikusnya yang ditangkap," sebut Bob.

Lebih lanjut, Bob Azam menjelaskan bahwa sistem outsourcing telah berjalan legal sejak tahun 2003, sehingga penghapusannya dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. "Ya jelas (timbul ketidakpastian), karena begini, salah satu strategi pemerintahan menghadapi pelemahan ekonomi global ini adalah deregulasi. Jangan malah kebalik melakukan regulasi, tapi konsen buruh mengenai praktek-praktek outsourcing yang nggak benar, ya itulah yang diperbaiki," jelasnya.

"Maksudnya kan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah, makanya kita usul untuk pengawasan itu langsung pegang pusat saja, jangan pemda," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menghapus skema kerja outsourcing di hadapan ribuan buruh pada peringatan Hari Buruh (1 Mei) lalu. "Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta.