Temukan Kabar Baik! MK Putuskan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri & Swasta, Ini Detailnya sekarang juga!

Rabu, 28 Mei 2025 oleh journal

Kabar Gembira! MK Gratiskan Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri dan Swasta!

Putusan penting telah diketok palu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait biaya pendidikan dasar, memastikan bahwa wajib belajar tidak boleh membebani orang tua siswa dengan pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Keputusan ini tertuang dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025. Majelis hakim MK dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menjamin program wajib belajar berjalan tanpa biaya, berlaku untuk semua sekolah dasar tanpa terkecuali.

Gugatan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga warga negara yang peduli terhadap pendidikan, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.

Inti Putusan MK: Sekolah Negeri dan Swasta Gratis!

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi sorotan utama. Pasal tersebut berbunyi, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

Ketua MK, Suhartoyo, dalam siaran langsung melalui YouTube resmi MK RI, menyatakan bahwa permohonan para pemohon sebagian dikabulkan. MK menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 jika tidak dimaknai bahwa kewajiban membebaskan biaya berlaku juga untuk sekolah dasar swasta.

Artinya, MK menegaskan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Tentu saja, ada beberapa pertimbangan penting yang melandasi putusan ini.

Alasan di Balik Putusan: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hakim Konstitusi Enny Nurbainingsih menjelaskan bahwa masih ada kesenjangan yang menyebabkan banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri dan terpaksa bersekolah di swasta dengan biaya yang tidak sedikit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 yang tidak membatasi pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara.

MK menekankan bahwa negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang inklusif, mencakup sekolah negeri dan swasta, melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi. Namun, MK juga menyadari bahwa tidak semua pendidikan dasar di sekolah swasta harus sepenuhnya gratis.

Pendidikan dasar dianggap sebagai bagian dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara, karena berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran.

Mempertimbangkan Eksistensi Sekolah Swasta

MK juga mempertimbangkan fakta bahwa sekolah swasta sudah ada sejak lama, bahkan sebelum UU Sisdiknas disahkan. Banyak sekolah swasta yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi peserta didik usia pendidikan dasar sejak masa pra-kemerdekaan.

Enny Nurbainingsih menambahkan bahwa tidak semua sekolah swasta di Indonesia memiliki kondisi pembiayaan yang sama. Ada sekolah yang menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional, seperti kurikulum internasional, yang tentu saja memerlukan biaya lebih.

MK memahami bahwa ada warga negara yang memilih sekolah swasta karena tidak tersedianya akses ke sekolah negeri, dan mereka secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi.

MK juga mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta yang menerima bantuan dari pemerintah seperti BOS atau program beasiswa, tetapi tetap mengenakan biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional. Di sisi lain, ada juga sekolah yang tidak pernah atau tidak bersedia menerima bantuan pemerintah dan sepenuhnya bergantung pada pembiayaan dari peserta didik.

Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa tidak tepat dan tidak rasional jika sekolah swasta yang mandiri dipaksa untuk tidak memungut biaya sama sekali. Sementara itu, kemampuan fiskal pemerintah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dasar bagi sekolah swasta juga masih terbatas.