Temukan Klarifikasi KPU soal Sewa Jet Pribadi, Urgensi Tugas, Bukan Kemewahan semata demi efisiensi dan mobilitas.

Sabtu, 24 Mei 2025 oleh journal

KPU Tanggapi Laporan ke DKPP: Private Jet Bukan Gaya Hidup, Tapi Kebutuhan Teknis Mendesak!

Penggunaan private jet oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan. Setelah dilaporkan oleh Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia, dan Trend Asia ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, angkat bicara. Beliau menegaskan bahwa penggunaan fasilitas tersebut bukanlah untuk bergaya, melainkan murni kebutuhan operasional strategis yang sangat penting dalam situasi yang serba mendesak.

"Agenda-agenda kami saat itu sangat padat dan berhimpitan, terutama dalam hal penyediaan dan pengiriman logistik pemilu. Kami juga harus memastikan kesiapan jajaran adhoc di seluruh Indonesia. Belum lagi, waktu yang sangat mepet mengharuskan kami bergerak cepat dari satu kegiatan ke kegiatan lain," jelas Afifuddin kepada detikcom, Sabtu (24/5/2025).

Afifuddin menekankan bahwa prioritas utama KPU adalah memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan lancar tanpa hambatan. Ia juga menyinggung bahwa masa kampanye Pemilu 2024 yang lebih singkat dibandingkan Pemilu 2019 membuat KPU harus bekerja ekstra keras. "Semua kebijakan yang kami ambil semata-mata untuk kelancaran pemilu. Kami tidak ingin ada keterlambatan atau kesalahan pengiriman logistik. Kami juga harus memastikan semua tahapan berjalan sinkron dan simultan agar pemilu berhasil dan tidak gagal karena masalah teknis," imbuhnya.

Awalnya, private jet direncanakan untuk menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Namun, dalam perkembangannya, banyak daerah dan kota di luar kategori 3T juga mengalami kendala yang membutuhkan penanganan cepat. Oleh karena itu, penggunaan private jet diperluas untuk memenuhi kebutuhan mobilitas lintas pulau dalam waktu yang sangat terbatas.

"Konteksnya bukan hanya soal jarak geografis, tetapi juga mengejar waktu dan efisiensi koordinasi nasional. Ini murni kebutuhan teknis, bukan gaya hidup mewah," tegas Afifuddin.

Menanggapi dugaan selisih anggaran sebesar Rp 30 miliar dalam penyewaan private jet, Afifuddin menjelaskan bahwa KPU justru berhasil melakukan efisiensi anggaran dengan membayar di bawah nilai kontrak yang telah ditetapkan. "Malah, kami membayar di bawah nilai kontrak. Selisih itu karena pembayaran dihitung sesuai dengan penggunaannya," ungkapnya.

Afifuddin meyakinkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang digunakan juga transparan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pelaksanaan kontrak private jet, KPU berhasil melakukan efisiensi pembayaran dari kontrak awal sebesar Rp 65 miliar menjadi Rp 46 miliar. Artinya, ada efisiensi sebesar Rp 19 miliar dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

"Tidak ada proses yang disembunyikan. Semuanya sesuai aturan perundang-undangan dan telah diaudit oleh BPK," tegas Afifuddin.

Meski demikian, Afifuddin menghormati aduan yang diajukan. Ia menyatakan bahwa KPU siap memberikan penjelasan terkait penggunaan private jet tersebut. "Kami mendengarkan suara publik. Tapi, kami juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pemilu berjalan tepat waktu dan berkualitas," tuturnya.

Sebelumnya, TI Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan dugaan pelanggaran etik terkait pengadaan private jet di KPU RI tahun anggaran 2024 ke DKPP RI. Pelaporan ini didasarkan pada anggapan bahwa pengadaan private jet bermasalah sejak tahap perencanaan. Agus Sarwono, peneliti TI Indonesia, menjelaskan bahwa pengadaan melalui e-katalog tertutup dicurigai sebagai pintu masuk praktik suap. Perusahaan yang dipilih KPU juga dinilai baru dan tidak memiliki pengalaman memenangkan tender. Selain itu, diduga ada pelanggaran terhadap regulasi perjalanan dinas pejabat negara, khususnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.