Temukan Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan, Cek Iuran Terbaru per 7 Mei 2025 agar tidak salah informasi

Kamis, 8 Mei 2025 oleh journal

Kabar Gembira! Kelas BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3 Akan Dihapus: Simak Perubahan Iuran Mulai 7 Mei 2025

Pemerintah berencana melakukan perubahan besar pada sistem BPJS Kesehatan, khususnya terkait dengan kelas jaminan kesehatan. Kabar baiknya, sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini kita kenal akan dihapuskan mulai Juli 2025!

Sebagai gantinya, akan diterapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lalu, bagaimana dengan iuran BPJS Kesehatan? Apakah akan ada perubahan? Mari kita simak informasi selengkapnya.

Iuran BPJS Kesehatan: Masih Sama untuk Saat Ini

Meski ada perubahan sistem kelas rawat, untuk saat ini, iuran BPJS Kesehatan masih tetap sama. Hal ini dikarenakan belum ada perubahan pada landasan hukum yang mengaturnya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Memang sampai sekarang belum ada peraturan, kebijakan, yang disampaikan ketua dewan tarif, kelas berapa, itu belum ada," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, seperti dikutip dari rapat di Komisi IX DPR RI bulan lalu (7 Mei 2024).

Jika kita mengunjungi laman resmi BPJS Kesehatan, informasi tarif iuran yang tertera juga masih yang lama. Iuran ini dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja penerima upah, hingga pekerja bukan penerima upah.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini

Berikut adalah rincian iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini, sesuai dengan informasi dari BPJS Kesehatan:

• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP): Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  • Khusus untuk kelas III, pada bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500, dan sisanya sebesar Rp 16.500 dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
  • Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III adalah Rp 35.000, dengan bantuan iuran dari pemerintah sebesar Rp 7.000.
• Peserta Kelas II: Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
• Peserta Kelas I: Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
• Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Lembaga Pemerintahan (PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non-PNS): 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
• Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) BUMN, BUMD, dan Swasta: 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
• Keluarga Tambahan Pekerja Penerima Upah (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, mertua): 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
• Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: Iuran dibayar oleh Pemerintah.
• Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda/duda/anak yatim piatu Veteran/Perintis Kemerdekaan: 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Konsep Gotong Royong dalam BPJS Kesehatan

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menekankan bahwa jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong. Jika iuran disamakan untuk semua kalangan, hal ini justru akan memberatkan masyarakat kurang mampu.

"Yang jelas kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya ya, katakanlah Rp 70.000 (untuk) miskin dan kaya Rp 70.000. Itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial," tegas Prof Ghufron.

Perbedaan Kelas BPJS Kesehatan (Sebelum KRIS)

Sebelum implementasi KRIS, perbedaan utama antara kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan terletak pada besaran iuran dan fasilitas ruang rawat inap:

• Kelas 1: Iuran Rp 150.000 per bulan, ruang rawat inap minimal 2-4 orang.
• Kelas 2: Iuran Rp 100.000 per bulan, ruang rawat inap minimal 3-5 orang.
• Kelas 3: Iuran Rp 35.000 per bulan, ruang rawat inap minimal 4-6 orang.

Cara Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

• Kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
• Aplikasi Mobile JKN
• M-Banking
• Dompet digital
• Minimarket

Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Perlu diingat, ada beberapa kondisi dan penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, antara lain:

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan kecantikan dan estetika (operasi plastik).
3. Perataan gigi (behel).
4. Penyakit akibat tindak pidana.
5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif.
12. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
13. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (kecuali darurat).
15. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang dijamin program jaminan kecelakaan kerja.
16. Pelayanan kesehatan yang dijamin program jaminan kecelakaan lalu lintas.
17. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
18. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
19. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.