Temukan Usulan Kontroversial, Danantara Pertimbangkan Cadangan Bitcoin, Bagaimana Tanggapan OJK? Perkembangan Lebih Lanjut
Jumat, 9 Mei 2025 oleh journal
Danantara Pertimbangkan Bitcoin sebagai Cadangan? OJK Buka Suara!
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi sorotan setelah muncul usulan dari pelaku pasar kripto untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu cadangan strategisnya. Bagaimana tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai ide inovatif ini?
Hasan Fawzi, Dewan Komisioner OJK yang mengawasi pasar kripto, memberikan apresiasi terhadap usulan tersebut. Dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2025 yang digelar pada Jumat (9/5/2025), ia menyatakan bahwa OJK menyambut baik ide-ide inovatif seperti ini.
"Kami sangat menghargai usulan inovatif yang datang dari salah satu pelaku usaha, yaitu pedagang aset keuangan digital domestik. Mereka mengusulkan agar Danantara mempertimbangkan kepemilikan cadangan Bitcoin, bukan hanya sebagai diversifikasi aset, tetapi juga sebagai upaya penguatan nilai tukar rupiah," jelas Hasan Fawzi.
Menurutnya, usulan ini mencerminkan antusiasme para pelaku industri aset kripto di Indonesia untuk mengajak berbagai pihak berkontribusi dalam pengembangan ekosistem keuangan digital nasional. Namun, ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian jika usulan ini ingin direalisasikan.
"Danantara sebagai badan pengelola investasi negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola kekayaan negara dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian," tegasnya.
Di sisi lain, Danantara juga tengah menikmati hasil investasi dari dividen saham BUMN. Hingga akhir April 2025, tiga emiten bank pelat merah telah mencairkan dividen, dan Danantara sebagai pemegang saham seri B mendapatkan bagian sesuai porsinya.
Total dividen yang diterima Danantara dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencapai hampir Rp60 triliun. Rinciannya, Danantara menerima dividen dari BRI sebesar Rp 27,68 triliun (termasuk dividen interim Rp 10,88 triliun), dari Bank Mandiri sebesar Rp 22,62 triliun, dan dari BNI sebesar Rp 8,37 triliun.
Selain itu, MIND ID juga telah menyetorkan dividen sebesar Rp 11,2 triliun ke negara, yang kemudian dialihkan kepemilikannya ke Danantara melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), holding operasional Danantara.
Beberapa perusahaan pelat merah besar lainnya seperti Telkom Indonesia, Pertamina, dan PLN belum mengumumkan pembagian dividen. Jika diasumsikan ketiga perusahaan ini membagikan dividen dengan besaran yang sama seperti tahun sebelumnya, total dividen yang akan diterima Danantara dari tujuh BUMN besar tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 97 triliun.
Ingin mengelola investasi seperti Danantara? Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
1. Diversifikasi Aset - Jangan hanya menaruh telur dalam satu keranjang. Sebarkan investasi kamu ke berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bahkan aset digital seperti kripto. Misalnya, sebagian dana diinvestasikan ke saham blue chip, sebagian lagi ke obligasi pemerintah, dan sedikit ke Bitcoin.
2. Prinsip Kehati-hatian - Lakukan riset mendalam sebelum berinvestasi. Pahami risiko dan potensi keuntungan dari setiap aset. Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tanpa mempertimbangkan risikonya. Contohnya, sebelum membeli saham sebuah perusahaan, pelajari laporan keuangannya dan prospek bisnisnya.
3. Pantau Investasi Secara Berkala - Jangan biarkan investasi kamu begitu saja. Pantau perkembangannya secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Kondisi pasar bisa berubah sewaktu-waktu, jadi kamu perlu responsif. Misalnya, jika nilai saham kamu turun drastis, pertimbangkan untuk menjualnya atau menambah investasi di aset lain yang lebih stabil.
4. Manfaatkan Dividen - Jika kamu berinvestasi pada saham yang membagikan dividen, manfaatkan dividen tersebut untuk reinvestasi atau keperluan lain. Dividen bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang menarik. Contohnya, dividen dari saham BRI bisa kamu gunakan untuk membeli saham BBRI lagi atau untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.
5. Konsultasi dengan Ahli Keuangan - Jika kamu merasa kesulitan mengelola investasi sendiri, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan. Mereka bisa memberikan saran yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi kamu. Contohnya, seorang perencana keuangan bisa membantu kamu membuat rencana investasi yang terstruktur dan realistis.
Apakah benar Danantara akan menginvestasikan dana ke Bitcoin, menurut pendapat Bambang?
Menurut Bapak Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi, "Usulan investasi Danantara ke Bitcoin adalah hal yang menarik untuk dipertimbangkan. Namun, perlu diingat bahwa Bitcoin memiliki volatilitas yang tinggi. Analisis risiko dan potensi keuntungan harus dilakukan secara mendalam sebelum mengambil keputusan."
Bagaimana pendapat Ibu Susi Pudjiastuti tentang diversifikasi aset yang dilakukan Danantara?
Ibu Susi Pudjiastuti, pengusaha dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, berpendapat, "Diversifikasi aset adalah kunci untuk meminimalkan risiko investasi. Danantara perlu mempertimbangkan berbagai opsi investasi, termasuk yang berisiko tinggi seperti Bitcoin, tetapi dengan porsi yang terkendali dan perhitungan yang matang."
Apa saran dari Bapak Ridwan Kamil terkait pengelolaan dividen yang diterima Danantara?
Menurut Bapak Ridwan Kamil, arsitek dan mantan Gubernur Jawa Barat, "Dividen yang diterima Danantara sebaiknya diinvestasikan kembali untuk proyek-proyek strategis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur, pengembangan energi terbarukan, atau peningkatan kualitas pendidikan."
Menurut Mbak Najwa Shihab, apa yang perlu diperhatikan Danantara dalam mengelola investasi negara?
Mbak Najwa Shihab, jurnalis dan presenter, menekankan, "Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang krusial dalam pengelolaan investasi negara. Danantara harus memastikan bahwa setiap keputusan investasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang."
