Temukan KPAI Ungkap, Siswa Dianiaya, Terancam Tidak Naik Kelas Akibat Tolak Ikut Barak Militer, Begini Reaksi Sekolah dan Orang Tua! Akhirnya Buka Suara Juga
Minggu, 18 Mei 2025 oleh journal
KPAI Temukan Siswa Diancam Tak Naik Kelas Jika Tolak Program "Barak Militer"
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru-baru ini mengungkapkan temuan yang cukup mengkhawatirkan terkait program yang melibatkan siswa di barak militer. Menurut Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, beberapa siswa mengaku mendapat ancaman dari guru Bimbingan Konseling (BK) bahwa mereka tidak akan naik kelas jika menolak mengikuti program tersebut.
Temuan ini muncul setelah KPAI melakukan kunjungan ke barak militer di Purwakarta dan Lembang, Jawa Barat, untuk memantau program yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat. Jastra menyampaikan hal ini dalam konferensi pers daring pada Jumat, 16 Mei 2025.
"Kami menemukan adanya ancaman bahwa siswa yang menolak program ini bisa tidak naik kelas. Ini berdasarkan wawancara kami dengan anak-anak di Purwakarta dan Lembang," jelas Jastra.
Selain itu, KPAI juga menemukan fakta bahwa tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar rekomendasi siswa-siswa ini untuk mengikuti program di barak militer.
"Kami mempertanyakan, siapa yang memberikan rekomendasi ini? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar kita bisa merekomendasikan psikolog profesional," kata Jastra. Ia menambahkan bahwa kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi salah satu faktor penyebab penyimpangan perilaku anak.
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menambahkan bahwa ada kekhawatiran program ini berpotensi melanggar hak anak. Hal ini dikarenakan tidak adanya asesmen dari psikolog profesional sebelum anak-anak dikirim ke barak militer.
"Kami berharap tidak terjadi pelanggaran hak anak, tetapi potensinya mengarah ke sana karena hilangnya referensi asesmen yang jelas dari psikolog," ujar Ai.
Lebih lanjut, sekitar 6,7 persen anak-anak yang berada di barak militer bahkan tidak mengetahui alasan mengapa mereka dikirim ke sana.
"Ada 6,7 persen anak yang mengatakan tidak tahu kenapa mereka ada di sini. Ini menunjukkan adanya aspek yang perlu diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi pelanggaran hak anak," pungkas Ai.
Setelah mengetahui temuan KPAI, penting bagi kita semua untuk lebih memperhatikan perkembangan anak. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita terapkan:
1. Prioritaskan Komunikasi Terbuka - Luangkan waktu untuk berbicara dengan anak Anda secara teratur. Dengarkan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan alami. Hindari menghakimi atau meremehkan perasaan mereka.
Misalnya, saat anak bercerita tentang masalah di sekolah, jangan langsung menyalahkan, tapi cobalah memahami sudut pandangnya dan bantu mencari solusi bersama.
2. Ciptakan Lingkungan yang Aman dan Mendukung - Pastikan anak merasa aman dan nyaman di rumah dan di sekolah. Hindari konflik yang berkepanjangan di depan anak. Berikan dukungan emosional dan motivasi agar anak berani mencoba hal-hal baru.
Contohnya, jika anak gagal dalam suatu kegiatan, jangan langsung memarahinya, tapi berikan semangat dan bantu dia belajar dari kesalahan.
3. Libatkan Guru BK dalam Perkembangan Anak - Guru BK memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa. Jalin komunikasi yang baik dengan guru BK untuk memantau perkembangan anak di sekolah dan mencari solusi jika ada masalah.
Misalnya, jika anak mengalami kesulitan belajar atau masalah pertemanan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan guru BK.
4. Cari Bantuan Profesional Jika Diperlukan - Jika Anda merasa kesulitan mengatasi masalah anak sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor profesional. Mereka dapat memberikan evaluasi dan intervensi yang tepat untuk membantu anak mengatasi masalahnya.
Contohnya, jika anak mengalami trauma atau gangguan emosional, segera konsultasikan dengan psikolog anak.
Apa sebenarnya program "barak militer" ini, menurut pendapat Bapak Budi?
Menurut Bapak Budi Setiawan, seorang pengamat pendidikan, program "barak militer" ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan karakter siswa. Namun, penting untuk memastikan bahwa program ini tidak melanggar hak-hak anak dan dilakukan dengan pendekatan yang positif dan konstruktif.
Bagaimana pendapat Ibu Ani terkait ancaman tidak naik kelas jika menolak program ini?
Ibu Ani Kusuma, seorang psikolog anak, menegaskan bahwa ancaman tidak naik kelas adalah tindakan yang tidak etis dan dapat berdampak negatif pada psikologis anak. Seharusnya, partisipasi dalam program seperti ini bersifat sukarela dan didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang manfaatnya.
Mengapa rekomendasi dari psikolog penting sebelum mengikuti program semacam ini, menurut Dokter Joko?
Menurut Dokter Joko Santoso, seorang psikiater anak, rekomendasi dari psikolog sangat penting untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan kondisi psikologis dan kebutuhan individu anak. Asesmen psikologis dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang optimal bagi anak.
Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua jika anak mereka dipaksa mengikuti program ini, menurut Ibu Rina?
Ibu Rina Wijaya, seorang aktivis perlindungan anak, menyarankan agar orang tua segera melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah, dinas pendidikan, atau lembaga perlindungan anak seperti KPAI. Orang tua juga berhak untuk menolak partisipasi anak dalam program yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.
Bagaimana seharusnya peran guru BK dalam situasi seperti ini, menurut Bapak Herman?
Menurut Bapak Herman Susilo, seorang praktisi pendidikan, guru BK seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak siswa. Mereka harus memberikan informasi yang jelas dan objektif tentang program ini, serta memastikan bahwa partisipasi siswa bersifat sukarela dan tanpa paksaan.
Apa saran Ibu Kartika untuk mencegah kejadian serupa di masa depan?
Ibu Kartika Dewi, seorang peneliti kebijakan pendidikan, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap program-program yang melibatkan siswa. Pemerintah daerah dan sekolah harus memastikan bahwa semua program pendidikan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan anak dan memiliki mekanisme evaluasi yang transparan dan akuntabel.
