US Khawatirkan Penggunaan GPN dan QRIS di Indonesia, Apa Kata Ahli Ekonomi? Ancaman atau Peluang Bagi Kita?
Kamis, 24 April 2025 oleh journal
AS Khawatirkan GPN dan QRIS, Apa Kata Pakar Ekonomi?
Pemerintah Amerika Serikat menyuarakan kekhawatirannya terhadap Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025, AS menilai layanan keuangan ini menghambat perdagangan luar negeri mereka, khususnya perdagangan digital dan elektronik, serta berpotensi memengaruhi perusahaan-perusahaan AS.
Tanggapan Ahli Ekonomi
Para pakar ekonomi Indonesia menanggapi kekhawatiran AS ini dengan beragam perspektif. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat hal ini sebagai persaingan usaha. "Dengan adanya QRIS, Indonesia tak lagi bergantung pada Visa dan Mastercard," ujarnya. Bhima memprediksi tren bisnis kartu kredit akan menurun dan mendorong Indonesia untuk terus memajukan QRIS tanpa terpengaruh negosiasi AS.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, senada dengan Bhima. Ia berpendapat Indonesia tak perlu menuruti semua masukan AS. "QRIS dan GPN adalah kepentingan dan keamanan nasional kita. Indonesia harus teguh," tegasnya. Wijayanto menyarankan Indonesia untuk mencari alternatif pasar selain AS dan menindak barang selundupan serta barang palsu, terutama yang berasal dari luar negeri.
Mengapa AS Khawatir?
Kekhawatiran AS berakar pada kewajiban penggunaan sistem pembayaran domestik melalui GPN dan QRIS. Ketentuan Bank Indonesia (BI) mewajibkan semua transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN berlisensi BI dan berlokasi di Indonesia (Peraturan BI Nomor 19/08/2017). Perusahaan asing pun harus bermitra dengan perusahaan lokal berlisensi BI untuk memproses transaksi ritel domestik melalui GPN (Peraturan BI Nomor 19/10/PADG/2017).
QRIS juga menjadi perhatian AS karena ditetapkan sebagai standar nasional untuk semua pembayaran berbasis kode QR di Indonesia. AS merasa pemangku kepentingan asing tidak dilibatkan dalam diskusi dan pemberian masukan selama proses penetapan standar ini.
"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, mencatat kekhawatiran bahwa selama proses pembuatan kebijakan kode QR BI, para pemangku kepentingan internasional tidak diberi tahu tentang sifat perubahan potensial atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi paling lancar dengan sistem pembayaran yang ada". - Laporan USTR
Berikut beberapa tips untuk lebih memahami GPN dan QRIS:
1. Ketahui manfaat GPN. - GPN mempermudah dan mempermurah transaksi non-tunai di dalam negeri. Contohnya, biaya transaksi antar bank menjadi lebih rendah.
2. Pahami cara menggunakan QRIS. - QRIS memudahkan pembayaran hanya dengan scan kode QR. Pastikan aplikasi pembayaran Anda sudah mendukung QRIS.
3. Cari tahu lebih lanjut tentang regulasi BI terkait GPN dan QRIS. - Anda bisa mengunjungi website Bank Indonesia untuk informasi lebih lengkap.
4. Bandingkan GPN dan QRIS dengan sistem pembayaran lain. - Dengan membandingkan, Anda bisa lebih memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pembayaran.
Apakah GPN aman digunakan, Bu Sri Mulyani?
Sebagai Menteri Keuangan, saya ingin menekankan bahwa keamanan transaksi melalui GPN menjadi prioritas pemerintah dan Bank Indonesia. Sistem ini dibangun dengan standar keamanan yang tinggi dan diawasi secara ketat.
Bagaimana dampak QRIS bagi UMKM, Pak Perry Warjiyo?
(Sebagai Gubernur BI) QRIS sangat bermanfaat bagi UMKM karena memudahkan penerimaan pembayaran digital tanpa biaya tinggi atau alat khusus. Ini mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
Apakah kekhawatiran AS beralasan, Pak Mahfud MD?
(Sebagai Menko Polhukam) Indonesia berhak membangun sistem pembayaran nasionalnya sendiri. Kekhawatiran AS perlu dipertimbangkan, namun kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.
Bagaimana masa depan GPN dan QRIS, Pak Airlangga Hartarto?
(Sebagai Menko Perekonomian) Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan GPN dan QRIS sebagai tulang punggung sistem pembayaran nasional. Inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi akan terus dilakukan.
Apa saran Ibu Retno Marsudi terkait negosiasi dengan AS, Bu?
(Sebagai Menteri Luar Negeri) Indonesia perlu bernegosiasi dengan AS secara tegas dan seimbang, memperjuangkan kepentingan nasional sambil menjaga hubungan bilateral yang baik.
