Genjot Rasio Pajak, Sri Mulyani Pelototi Kegiatan Ilegal yang Merugikan Negara
Kamis, 24 April 2025 oleh journal
Sri Mulyani Incar Sektor Ilegal untuk Dongkrak Rasio Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak kenal lelah dalam upayanya meningkatkan rasio pajak Indonesia. Salah satu strategi terbarunya? Menyasar sektor-sektor ilegal yang selama ini luput dari jangkauan pajak.
Dalam konferensi pers virtual Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (24/4/2025), Sri Mulyani menjelaskan, "Kami tengah gencar melakukan ekstensifikasi pajak dengan membidik potensi penerimaan yang selama ini belum optimal, khususnya dari sektor-sektor yang selama ini beroperasi di luar aturan."
Beberapa sektor ilegal yang kini dalam radar Kementerian Keuangan antara lain penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penebangan liar (illegal logging), dan pertambangan ilegal (illegal mining). Sri Mulyani menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor-sektor tersebut. "Kami bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk illegal fishing, dan Kementerian ESDM untuk illegal mining dan illegal logging," ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti peran penting teknologi digital dalam meningkatkan akurasi pencatatan transaksi ekonomi. Menurutnya, digitalisasi dapat mempersempit ruang gerak aktivitas ekonomi ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. "Berbagai upaya terus kami lakukan untuk meningkatkan rasio pajak, mulai dari perbaikan administrasi perpajakan, deregulasi dengan implementasi coretax, penyederhanaan restitusi pajak, hingga percepatan pemeriksaan pajak," tambah Sri Mulyani.
Rasio pajak Indonesia masih berkutat di angka 10% selama satu dekade terakhir, bahkan belum pernah menyentuh 11%. Meskipun kondisi keuangan negara relatif baik dan tingkat utang aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya mencapai 10,21% pada 2023 dan 10,08% pada 2024. Langkah Sri Mulyani ini diharapkan dapat mendongkrak rasio pajak dan memperkuat fundamental perekonomian Indonesia.
Yuk, kita sama-sama berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik dengan meningkatkan kepatuhan pajak. Berikut beberapa tips mudah yang bisa Anda lakukan:
1. Daftarkan Diri sebagai Wajib Pajak - Belum punya NPWP? Segera daftarkan diri Anda. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa dilakukan secara online.
Kunjungi situs web Direktorat Jenderal Pajak atau datang langsung ke KPP terdekat untuk mendaftar. Memiliki NPWP adalah langkah awal untuk menjadi warga negara yang taat pajak.
2. Laporkan SPT Tahunan Tepat Waktu - Jangan sampai telat lapor SPT! Manfaatkan fasilitas pelaporan online yang praktis dan cepat.
Luangkan waktu untuk mengisi SPT dengan benar dan lengkap. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan petugas pajak atau mencari informasi di situs web DJP.
3. Simpan Bukti Transaksi dengan Rapi - Kumpulkan dan simpan semua bukti transaksi yang berhubungan dengan pajak, seperti bukti pembayaran, faktur, dan nota.
Dengan menyimpan bukti transaksi dengan rapi, Anda akan lebih mudah dalam mengisi SPT dan menghindari potensi masalah perpajakan di kemudian hari.
4. Manfaatkan Fasilitas Konsultasi Pajak - Bingung atau punya pertanyaan seputar perpajakan? Jangan ragu untuk memanfaatkan fasilitas konsultasi pajak yang disediakan oleh DJP.
Anda bisa menghubungi layanan konsultasi pajak melalui telepon, email, atau datang langsung ke KPP terdekat.
Bagaimana cara melaporkan aktivitas ekonomi ilegal yang saya ketahui, Pak Budi?
Budi Santoso (Ketua KPK): Laporkan segera kepada aparat penegak hukum terdekat, bisa ke polisi, kejaksaan, atau KPK. Identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya.
Apa dampak dari rendahnya rasio pajak bagi pembangunan Indonesia, Bu Ani?
Ani Yudhoyono (Ekonom): Rasio pajak yang rendah membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Bagaimana teknologi digital dapat membantu meningkatkan rasio pajak, Pak Faisal?
Faisal Basri (Ekonom): Teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan pajak, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Apa saja sanksi bagi pelaku kegiatan ekonomi ilegal, Bu Ratna?
Ratna Sarumpaet (Aktivis): Sanksi bagi pelaku kegiatan ekonomi ilegal bervariasi, mulai dari denda administratif hingga pidana penjara, tergantung pada jenis pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagaimana saya bisa berkontribusi dalam meningkatkan rasio pajak, Pak Joko?
Joko Widodo (Presiden RI): Dengan menjadi wajib pajak yang patuh, melaporkan SPT tepat waktu, dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, Anda telah berkontribusi nyata dalam membangun Indonesia.
